Inilah Petunjuk Pelaksanaan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty)

Posted on

Si Amplop – Terhitung sejak tanggal 15 Juli 2016, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia telah mengeluarkan surat edaran mengenai petunjuk pelaksanaan pengampunan pajak (tax amnesty) yang dituangkan dalam Surat Edaran Nomor SE-30/PJ/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengampunan Pajak.

Surat Edaran dari Direktorat Jenderal Pajak itu ditujukan jadi referensi dalam melakukan prosedur pengampunan pajak serta mempunyai tujuan untuk teratur administrasi dalam proses pengampunan pajak.

Tersebut Surat Edaran yang di keluarkan Direktorat Jenderal Pajak pada tgl 15 Juli 2016 :

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE – 30/PJ/2016TENTANGPETUNJUK PELAKSANAAN PENGAMPUNAN PAJAK
DIREKTUR JENDERAL PAJAK

A. Umum
Berkenaan dengan Ketentuan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK. 03/2016 mengenai Ketentuan Proses Undang-Undang Nomor 11 Th. 2016 Mengenai Pengampunan Pajak, butuh di buat panduan proses Pengampunan Pajak.

B. Maksud serta Maksud
1. Maksud
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini ditujukan jadi referensi prosedur proses Pengampunan Pajak.
2. Maksud
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini mempunyai tujuan untuk teratur administrasi dalam proses Pengampunan Pajak.

C. Ruangan Lingkup
Ruangan lingkup Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini mencakup :
1. Aktivitas Persiapan Proses Pengampunan Pajak
2. Tata Langkah Proses Pengampunan Pajak di Kantor Service Pajak serta Kantor Lokasi DJP
3. Tata Langkah Proses Pengampunan Pajak di Tempat Tertentu
4. Tata Langkah Proses Aktivitas Yang lain Berkenaan dengan Pengampunan Pajak
5. Aktivitas Monitoring serta Pelajari Pengampunan Pajak

D. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 6 Th. 1983 mengenai Ketetapan Umum serta Tata Langkah Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Th. 1983 Nomor 49, Penambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) seperti sudah sekian kali dirubah paling akhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Th. 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Th. 2009 Nomor 62, Penambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999) ;
2. Undang-Undang Nomor 7 Th. 1983 mengenai Pajak Pendapatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Th. 1983 Nomor 50, Penambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) seperti sudah sekian kali dirubah paling akhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Th. 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Th. 2008 Nomor 133, Penambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893) ;
3. Undang-Undang Nomor 11 Th. 2016 mengenai Pengampunan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Th. 2016 Nomor 131, Penambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5899) ;
4. Ketentuan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK. 03/2016 mengenai Ketentuan Proses Undang-Undang Nomor 11 Th. 2016 Mengenai Pengampunan Pajak.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *